MORUT RADAR SULAWESI, Id – Komitmen yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Morowali Utara terkait penanganan krisis air bersih di SPAM IKK Petasia hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Memasuki batas waktu satu bulan yang telah disepakati, Dinas PUPRPKPD bersama sejumlah perusahaan belum menuntaskan perbaikan sistem penyediaan air bersih tersebut.
Dalam RDP yang digelar pada 15 Juni 2026, PT Halmahera International Resources (HIR) menyatakan kesediaannya menanggung biaya pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia. Perusahaan juga berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui penyediaan tandon air, mobil tangki (water tank), dan tower air di wilayah terdampak.Selain itu, PT Sumber Permata Selaras (SPS) dan PT Sumber Swarna Pratama (SSP) masing-masing menyepakati penyediaan 10 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter.
Sementara Dinas PUPRPKPD diberi waktu satu bulan sejak 17 Juni 2026 untuk menyelesaikan pemeliharaan intake, menyusun rencana pembangunan intake dan jaringan pipanisasi baru, serta membentuk kelompok kerja yang melibatkan masyarakat.Namun hingga tenggat waktu berakhir, sejumlah komitmen tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Perbaikan SPAM IKK Petasia belum tuntas dan distribusi air bersih kepada masyarakat masih belum berjalan normal sebagaimana yang dijanjikan dalam hasil RDP.
Lurah Kolonodale, Muh. Yamin, mengatakan distribusi air bersih ke rumah-rumah warga kembali terhenti dalam beberapa hari terakhir. Menurut informasi yang diterimanya, kontrak dengan penyedia layanan distribusi air bersih belum diperpanjang sehingga pasokan air kembali terganggu.Sementara itu, Lurah Bahontula, Budi Tangko, mengungkapkan pihaknya masih menunggu realisasi pembagian tandon air dari perusahaan sesuai hasil RDP.
Di sisi lain, Lurah Bahoue, Syarif, menyebut aliran air PDAM memang sudah kembali masuk ke rumah warga, namun debit dan kualitas pelayanannya belum sepenuhnya normal seperti sebelum terjadi pencemaran di SPAM IKK Petasia.Keluhan serupa disampaikan warga Kolonodale, Irwan dan Wahyu. Mereka berharap pemerintah daerah dan perusahaan segera memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati agar masyarakat kembali memperoleh akses air bersih secara normal.
Menurut mereka, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang.Ketua Fraksi Hanura DPRD Morowali Utara, Arief Ibrahim, menilai belum terpenuhinya sejumlah komitmen hingga batas waktu yang ditentukan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keseriusan Dinas PUPRPKPD maupun perusahaan dalam menindaklanjuti hasil RDP. Ia menegaskan bahwa hasil RDP bukan sekadar forum penyampaian janji, melainkan kesepakatan yang wajib direalisasikan. DPRD, kata Arief, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh komitmen segera dipenuhi sehingga masyarakat tidak terus dirugikan akibat belum tuntasnya penyelesaian persoalan SPAM IKK Petasia.
DPRD Morowali Utara menegaskan akan terus mengawal penyelesaian krisis air bersih di SPAM IKK Petasia hingga seluruh komitmen hasil RDP direalisasikan. Pemerintah daerah, perusahaan, dan seluruh pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah nyata agar kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dapat kembali terpenuhi secara normal dan berkelanjutan.
Komentar