LUWUK, RADAR SULAWESI – Meskipun Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan terkait Program Pengembangan Masyarakat (PPM) JOB Tomori sempat ditunda karena dokumen anggaran belum lengkap, Komisi III DPRD Banggai menegaskan seluruh kegiatan yang ditinjau telah berjalan nyata di tengah masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, usai pertemuan di Ruang Rapat Komisi, Senin 13 Juli 2026. Ia menjelaskan, penundaan terjadi karena berkas yang diserahkan pihak perusahaan belum mencantumkan rincian besaran dana untuk setiap kegiatan, sehingga belum memenuhi syarat transparansi yang diharapkan.
Namun, hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Komisi III bersama Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Juni lalu menunjukkan hasil positif.
“Kami telah meninjau sembilan titik lokasi sebagai sampel. Mulai dari budidaya ikan lele di Desa Cendana Pura, pengembangan hortikultura di Desa Bumi Harjo, hingga program peternakan ayam, semuanya berjalan dengan baik dan didampingi penuh oleh OPD terkait,” papar Suprapto.
Ia menambahkan, ketidaksempurnaan administrasi tidak boleh mengaburkan fakta bahwa program sudah dirasakan warga.
“Ke depannya, keberhasilan ini sangat bergantung pada partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam melanjutkan program tersebut,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Relation, Security & Community Development Manager JOB Tomori, Andi Basuki, menjelaskan bahwa penyusunan dan pelaporan PPM mengikuti alur satu pintu yang ditetapkan SKK Migas, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran.
Hingga saat ini, JOB Tomori telah mencatat sekitar 170 program pemberdayaan di wilayah operasi Kabupaten Banggai, di mana sebagian besar masih berkelanjutan di sektor ekonomi dan sosial.
Komisi III meminta pada pertemuan berikutnya pihak perusahaan dapat melengkapi rincian anggaran demi memenuhi aspek akuntabilitas publik, meskipun diakui pelaksanaan di lapangan sudah berjalan sesuai harapan. ***
Komentar