BANDUNG, RADAR SULAWESI – Keberlanjutan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan dan penegak hukum, regulator, hingga pelaku industri memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan operasi migas sekaligus memastikan manfaatnya terus dirasakan masyarakat dan daerah.
Semangat tersebut mengemuka dalam Executive Strategic Dialogue – Sinergi dan Kolaborasi Hulu Migas yang diselenggarakan JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) bersama Pertamina EP Donggi Matindok Field (PEP DMF) di Bandung, 16 September 2026.
Mengusung tema “Membangun Banggai, Mendukung Ketahanan Energi Nasional”, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif mengenai peran hulu migas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Banggai sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan energi nasional.
Kegiatan dihadiri Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua DPRD Banggai Saripudin Tjatjo bersama anggota DPRD Banggai, Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto, Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi Haryanto Syafri, Forkopimda Kabupaten Banggai, serta jajaran manajemen JOB Tomori dan PEP DMF.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas Roy Widiartha dan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalimantan Sulawesi Wisnu Wardhana.
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan membahas sejumlah isu strategis terkait keberlanjutan kegiatan hulu migas dan pembangunan daerah. Pembahasan mencakup posisi strategis industri hulu migas di Kabupaten Banggai, dukungan pemerintah daerah dan DPRD terhadap keberlanjutan operasi JOB Tomori dan PEP DMF, sinergi program pengembangan masyarakat bagi daerah penghasil, hingga aspek keamanan, hukum dan regulasi.
Forum juga menekankan pentingnya keselarasan peran antarpemangku kepentingan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Di sisi lain, Forkopimda turut berperan dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah serta mendukung kepastian hukum. Regulator memastikan tata kelola kegiatan hulu migas berjalan sesuai ketentuan, sedangkan JOB Tomori dan PEP DMF menjalankan kegiatan operasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Keselarasan berbagai peran tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan kegiatan hulu migas secara bersama-sama. Dialog yang terbuka dan konstruktif diharapkan dapat memperkuat komunikasi antarpihak sehingga berbagai kepentingan dapat dipahami secara utuh dan diarahkan pada tujuan yang sama.
General Manager Zona 13, Andry Sehang, mengatakan kesamaan persepsi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan mempertemukan perspektif pemerintah daerah, legislatif, Forkopimda, regulator, serta pelaku industri mengenai peran dan keberlanjutan kegiatan hulu migas di Banggai. Kami berharap dialog ini menjadi dasar untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan,” ujar Andry.
Menurut Andry, keberlanjutan kegiatan hulu migas tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan operasi, tetapi juga dengan kontribusi yang dapat diberikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Melalui semangat One Perception, One Commitment, One Action, kami ingin terus membangun langkah bersama yang memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Banggai sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” lanjutnya.
Melalui forum tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, Forkopimda, regulator dan pelaku industri diharapkan semakin kuat, sehingga keberlanjutan kegiatan hulu migas dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Banggai.***
Komentar