JAKARTA, RADAR SULAWESI – BPJS Kesehatan terus berupaya menghapus hambatan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Melalui program Layanan Ujung Negeri (LANURI), kini tersedia dua jalur layanan baru: Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki kemudahan mengakses layanan daring akibat keterbatasan sinyal, kondisi geografis, serta belum meratanya kemampuan dan perangkat digital masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya menghadirkan solusi ganda: layanan berbasis video konferensi dan pelayanan langsung ke lokasi warga.
VIOLA merupakan kanal layanan tanpa tatap muka yang terhubung secara langsung dengan petugas BPJS Kesehatan. Fungsinya mencakup pengurusan administrasi kepesertaan, penyampaian informasi, hingga penanganan pengaduan. Fasilitas ini dapat diakses melalui kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, atau tempat umum lainnya yang telah bekerja sama dengan pihak terkait.
Selama periode Januari–Mei 2026, VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Sebagian besar pelaksanaannya dilakukan di Puskesmas, dengan kebutuhan utama berupa layanan informasi dan pembaruan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kelompok peserta yang paling banyak menggunakan layanan ini adalah penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Dari 558 titik yang telah disiapkan, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara 379 titik lainnya dilengkapi layanan VIOLA. Semoga ini benar-benar meringankan beban warga yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau,” ujar Pujowaskito dalam acara peluncuran LANURI dan penutupan capaian 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7/2026).
Selain itu, capaian program prioritas 100 Hari Kerja Direksi juga tercatat mencapai angka 91,53%. Program ini mencakup empat inisiatif berbasis kebutuhan peserta serta empat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penguatan layanan di daerah 3T, optimalisasi peran petugas Posyandu, peningkatan efisiensi biaya, serta penanganan potensi penyimpangan klaim.
Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menyambut baik kolaborasi ini dengan memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, menyatakan siap mendukung melalui mobilisasi tenaga kesehatan, fasilitas milik TNI, serta jaringan sekitar 76.000 Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan manfaat JKN dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga Indonesia, tanpa terkecuali. ***
Komentar