MORUT RADAR SULAWESI, Id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Morowali Utara, PT Gemba Multi Mineral (GMM), dan masyarakat Desa Bimor Jaya terkait persoalan kompensasi ganti rugi tanaman perkebunan serta penggunaan jalan kabupaten sebagai jalur hauling perusahaan, kembali diskorsing. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Morowali Utara, Jumat (30/10/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara, Ince Mochamad Arief Ibrahim, SH., M.Kn., tersebut belum dapat menghasilkan keputusan menyeluruh. Pasalnya, pembahasan pada poin kedua mengenai penggunaan jalan kabupaten untuk aktivitas hauling PT Gemba Multi Mineral belum dapat dilanjutkan karena dinas terkait tidak hadir dalam rapat.
Persoalan kompensasi tanaman perkebunan masyarakat ini diketahui telah berlangsung sejak 2019. Bahkan, RDP telah dilaksanakan sebanyak lima kali, namun penyelesaian ganti rugi masih terus menjadi pembahasan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Meski demikian, pihak perusahaan tetap memberikan jaminan untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi sesuai kesepakatan awal setelah dilakukan investigasi lapangan.
Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat menyepakati bahwa kompensasi terhadap tanaman perkebunan milik 9 orang warga yang berada di area PT Gemba diberikan sebesar 100 persen, dengan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah terkait penggusuran tanaman perkebunan masyarakat. Selain itu, masyarakat pemilik tanaman diberikan kesempatan untuk melakukan panen dengan batas waktu yang disepakati bersama, yakni hingga 20 November 2026.
Menindaklanjuti surat tanggapan PT Gemba atas berita acara hasil RDP DPRD Morowali Utara tanggal 21 Oktober 2026, khususnya pada poin ketiga, DPRD mempertegas bahwa pemberian tali asih kepada 21 orang yang sebelumnya telah dilaksanakan di Polres Morowali Utara sepenuhnya merupakan kewenangan dan kesepakatan antara pihak PT Gemba dengan masyarakat pemilik tanaman perkebunan.
DPRD Morowali Utara juga menegaskan tidak terlibat dalam kesepakatan pemberian tali asih yang telah dilakukan kedua belah pihak tersebut. Sementara itu, penyelesaian pengaduan terhadap tanaman perkebunan yang belum mendapatkan ganti rugi atau tali asih, khususnya milik sembilan orang warga, tetap dibahas melalui forum RDP di kantor DPRD sesuai hasil kesepakatan pada poin pertama.
Selanjutnya, terkait persetujuan izin perpanjangan dispensasi penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan hauling PT Gemba Multi Mineral, sebagaimana tertuang dalam poin kedua surat tanggapan perusahaan, DPRD menyatakan pembahasan akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Hal tersebut disebabkan dinas teknis terkait tidak hadir dalam RDP kali ini. Daftar hadir peserta juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara rapat sebagai dasar pelaksanaan RDP lanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota DPRD Holiliana Tumimomor, Fanny Mistika Tampake, M.Kom., Usman Ukas, SE., Kisran, Edwin Purnawan Tampake, Camat Petasia Timur, perwakilan manajemen PT Gemba Multi Mineral, masyarakat Bimor Jaya, serta staf Sekretariat DPRD dan sejumlah anggota lainnya.
Dengan kembali diskorsingnya RDP tersebut, masyarakat berharap penyelesaian persoalan kompensasi tanaman perkebunan dapat segera direalisasikan sesuai kesepakatan. Sementara itu, pembahasan mengenai penggunaan jalan kabupaten sebagai jalur hauling perusahaan diharapkan dapat dilanjutkan dalam RDP berikutnya dengan menghadirkan seluruh dinas teknis terkait, sehingga persoalan yang telah berlangsung sejak 2019 dapat memperoleh penyelesaian yang jelas dan tidak berlarut-larut.
Komentar