LUWUK, RADAR SULAWESI — Jajaran Sinode Gereja Kristen Luwuk Banggai (GKLB) akhirnya dapat bernafas lega. Pengadilan Negeri Luwuk akhirnya menolak seluruhnya gugatan Oktavianus Legoh untuk seluruhnya dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2026/PN Lwk, berdasarkan putusan pada Senin, 2 November 2026.
Putusan tersebut menjadi penegasan atas kedudukan hukum tergugat meliputi Kantor Sinode GKLB, SMK Handayani GKLB, SMAS GKLB, SMP Kristen GKLB, SD GKLB II, serta rumah jabatan pendeta/MPHSinode, yang berada di atas bidang tanah seluas kurang lebih satu hektare di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.
Kepada sejumlah pewarta, Rabu (4/11/2026), Ketua Sinode GKLB, Pdt. Moses Hataa, S.Th., M.Pd., menyampaikan apresiasi terhadap seluruh proses peradilan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.
Moses Hataa mengungkapkan kronologinya, sejak persidangan dimulai pada 23 Februari 2026, para tergugat melalui tim Kuasa Hukum mengajukan 95 bukti surat dan menghadirkan delapan orang saksi: Pdt.Junus Labotano, S.Th, Selpianus Polaku, S.Pd, Derce Ariati Matoneng, S.Th, Semuel Sumreskosu, S.Sos., Pdt. Suhartini Sumaa,S.Th, Pdt.Martinus Sambali,S.Th, Pdt. Made Subagiartha, S.Th., dan Pnt. Esrom Yukulan, S.Pd,M.Pd.
Dijelaskannya, didalam keterangan para saksai-saksi tersebut di bawah sumpah menjelaskan riwayat penguasaan, pemanfaatan, dan keberadaan objek sengketa sebagai bagian dari aset yang digunakan bagi kepentingan pelayanan gereja dan pendidikan GKLB dikuasai sejak lama didasarkan pada Bukti-Bukti Sinode GKLB.
“Kami sangat apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara sengketa ini dengan adil,” ucap Moses Hataa.
Secara terpisah, Kuasa Hukum Sinode GKLB, Erych W. Sohat, S.H., M.H., ditemani rekan seprofesi Lois Lodewikh Sintung, S.H., M.H., membenarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
“Iya, gugatan mereka ditolak seluruhnya. Putusannya sudah ada,” ujar pengacara yang dikenal dengan sapaan akrab Pablo Suarez.
Ia menjelaskan, didalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai keenam SKPT dan Surat Penyerahan Tanah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan hak atas tanah.
“Majelis Hakim juga menyatakan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti,” ungkapnya.
Selain menolak seluruh gugatan, ia menyebutkan jika majelis hakim menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp6.229.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
“Sejak awal, kami tidak pernah menempatkan perkara ini sebagai ajang adu klaim, melainkan sebagai persoalan pembuktian hukum. Kami membantah dalil-dalil penggugat dengan mengajukan 95 bukti surat dan menghadirkan delapan orang saksi di bawah sumpah,” tandasnya.
Dalam penegasannya pula, Pablo Suarez, menekankan jika hasil perkara ini merupakan konsekuensi dari proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Menurutnya, dalam perkara perdata, setiap pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Setiap klaim harus memiliki dasar hukum dan harus dibuktikan, bukan sekadar dinyatakan,” tekannya.
Diakhir ia menambahkan bahwa dengan adanya putusan majelis hakim yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, adalah merupakan hasil dari proses pembuktian yang harus dihormati.
“Bagi kami, perkara ini menegaskan bahwa klaim atas tanah tidak dapat dibenarkan hanya dengan pernyataan sepihak tanpa dukungan bukti dan dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,”t utupnya.***
Komentar