PALU, RADAR SULAWESI.Id – Beredarnya rekaman percakapan yang diduga memperdengarkan tindakan bentakan, cacian, hingga ancaman terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum. Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.Firmansyah menyampaikan, apabila isi rekaman tersebut benar dan setelah melalui pemeriksaan terbukti terdapat tindakan pimpinan rumah sakit yang menggunakan kata-kata kasar, merendahkan martabat bawahan, serta mengancam mengeluarkan tenaga kesehatan dari tempat kerjanya hanya karena persoalan status media sosial, maka hal tersebut perlu dievaluasi secara serius. Evaluasi dimaksud mencakup aspek etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, disiplin kepegawaian, serta perlindungan hak pekerja.
Menurutnya, jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Sebaliknya, seorang pimpinan harus mampu menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan.”Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” tegas Firmansyah, Kamis 12/11/2026.
Ia menjelaskan, dalam hubungan kerja terdapat prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, profesionalisme, dan perlakuan yang adil. Pimpinan rumah sakit memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, serta penegakan disiplin pegawai. Namun, seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku, bukan karena kemarahan pribadi, tekanan psikologis, maupun ancaman terhadap bawahan.
Firmansyah juga menyoroti dugaan ancaman pemberian sanksi berupa SP3 maupun pengeluaran tenaga kesehatan dari rumah sakit. Menurutnya, apabila tenaga kesehatan tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, termasuk mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Sementara bagi pegawai non-ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja, mekanismenya harus mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta peraturan internal yang sah.
Selain itu, Firmansyah menilai persoalan yang diduga berawal dari unggahan status media sosial seorang tenaga kesehatan harus disikapi secara proporsional. Kritik dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, meskipun tetap harus memperhatikan etika dan ketentuan hukum. Sebaliknya, pimpinan instansi juga tidak boleh menjadikan kritik sebagai alasan untuk melakukan intimidasi atau pembalasan terhadap pegawai. Jika terdapat keberatan terhadap suatu unggahan, penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan.Lebih lanjut, ia meminta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif, transparan, serta profesional. Terlebih, berdasarkan pemberitaan, rekaman percakapan tersebut disebut telah didengar oleh Gubernur.
Pemeriksaan diharapkan melibatkan perangkat daerah berwenang, termasuk Inspektorat dan instansi pengelola kepegawaian, dengan tetap memperhatikan status kepegawaian pihak-pihak yang terlibat. Tenaga kesehatan yang bersangkutan juga harus diberikan ruang menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.Firmansyah turut mengingatkan agar rekaman percakapan yang beredar tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Keaslian, keutuhan, konteks percakapan, identitas suara, serta waktu kejadian harus diperiksa secara cermat. Rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara seluruh pihak yang disebut harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Firmansyah menegaskan bahwa keselamatan, perlindungan, dan martabat tenaga kesehatan harus menjadi prioritas. Lingkungan kerja rumah sakit harus aman, kondusif, dan bebas dari intimidasi agar para tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengambil langkah yang diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap RSUD Undata Palu.”Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan hanya karena menduduki jabatan tertentu. Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” tutup Firmansyah.
Komentar