MORUT RADAR SULAWESI, Id – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara (Morut) belakangan ini mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Morowali Utara.
Pada media ini, Kepala Bagian Ekbang Set-da Morut, Agus Tengkow, saat ditemui wartawan radar sulawesi, di ruang kerjanya, Selasa sore (24/02/2026), menjelaskan bahwa secara kuota, pasokan elpiji 3 kilogram untuk Morowali Utara sebenarnya masih dalam kategori cukup. Ia menegaskan, kelangkaan yang terjadi bukan sepenuhnya karena kekurangan stok dari pemerintah pusat.
Menurut Agus sapaannya, salah satu pemicu utama kelangkaan adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan gas bersubsidi tersebut. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk di Morowali Utara yang cukup pesat, terutama akibat masuknya pekerja tambang dari luar daerah, turut meningkatkan konsumsi elpiji 3 kilogram.“Seharusnya kelangkaan ini tidak perlu terjadi. Kuota sementara masih mencukupi, namun memang terjadi lonjakan kebutuhan di lapangan,” ujarnyw.
Ia juga menyoroti penggunaan elpiji 3 kilogram yang tidak lagi terbatas pada masyarakat ekonomi lemah. Saat ini, kata dia, gas bersubsidi tersebut turut digunakan oleh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan di atas rata-rata, sehingga berdampak pada distribusi yang tidak tepat sasaran. Selain faktor konsumsi yang meningkat, keterbatasan kuota dari pemerintah pusat juga menjadi kendala tersendiri.
Meski demikian, Pemda Morowali Utara setiap tahun telah mengajukan permohonan penambahan kuota guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun, kuota elpiji 3 kilogram untuk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2026 mencapai 2.856 metrik ton per tahun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar 2.536 metrik ton.
Namun, peningkatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menutup lonjakan permintaan di lapangan.Tak hanya itu, Agus juga mengungkap adanya praktik nakal dari oknum pengecer yang menimbun tabung gas dan menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET). Praktik tersebut turut memperparah kelangkaan di tingkat masyarakat.
Pemda, lanjutnya, terus melakukan pengawasan rutin setiap hari kerja dengan meninjau langsung agen, pangkalan hingga pengecer. Pemerintah juga berkomitmen menindak tegas ASN maupun pihak lain yang terbukti menyalahgunakan penggunaan elpiji 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah Daerah Morowali Utara berharap masyarakat dapat menggunakan elpiji 3 kilogram sesuai peruntukannya dan tidak melakukan penimbunan. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta dukungan semua pihak, kelangkaan gas bersubsidi ini diharapkan dapat segera teratasi dan distribusi kembali berjalan normal.
Komentar