BANGKEP, RADAR SULAWESI – Sulaeman Husen, politisi senior Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, akhirnya buka suara tanggapi krisis air bersih yang melanda Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah, belakang ini.
Tanggapan berselimut keprihatinan atas peristiwa yang melanda wilayah itu disampaikan langsung Sulaeman Husen pada Senin (4/5/2026).
Krisis air besih yang melanda desa kelahirannya itu, menurut Sulaeman Husen, dilatari oleh buruknya kinerja dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bangkep itu sendiri.
Menurut Mantan Ketua DPRD Bangkep, bahwa kritikannya terhadap PDAM Bangkep itu sangat beralasan. Sulaeman Husen menilai, bahwa kondisi tersebut sebagai sebuah anomali yang memprihatinkan, sekaligus bukti nyata kegagalan tata kelola air bersih dari pihak terkait, dalam hal ini PDAM Bangkep itu sendiri.
“Desa Patukuki secara geografis merupakan wilayah yang kaya akan sumber air utama. Bahkan, sumber air di wilayah itu (Desa Patukuki) menjadi sumber air utama yang digunakan PDAM untuk mengaliri ke wilayah pedesaan lainnya. Herannya, mengapa bisa krisis air bersih?,” kata Ketua DPD Partai NasDem Bangkep itu.
”Ini agak lucu dan aneh. Desa Patukuki bisa krisis air bersih. Padahal wilayah ini adalah pemilik sumber mata air yang menjadi sumber utama untuk melayani ketersediaan air bersih di desa lain, khususnya di wilayah Kecamatan Peling Tengah,” ungkap Sulaeman Husen.
Baginya, bahwa kasus krisis air bersih di wilayah itu bukan disebabkan oleh faktor alam atau ketersediaan air, melainkan murni masalah manajerial PDAM itu sendiri.
Ia menduga, ada ketimpangan dalam distribusi dan prioritas pelayanan yang dilakukan oleh oknum di internal PDAM Bangkep itu sendiri.
Tidak hanya itu, bahkan Sulaeman Husen menggunakan tagar #sos_pdam sebagai sinyal darurat bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera turun tangan.
Ia pun mendesak adanya reformasi birokrasi di tubuh PDAM guna memastikan hak dasar masyarakat atas air bersih terpenuhi tanpa diskriminasi wilayah.
”Ada yang tidak beres dalam Manajemen Tata Kelola Air di PDAM. Ini harus segera dibenahi sebelum kemarahan masyarakat semakin memuncak,” paparnya.
“Infrastruktur dan sistem manajemen PDAM dianggap tidak mampu memberikan jaminan layanan dasar bagi desa penyangga sumber air. Untuk itu, saya mendesak untuk mengevaluasi total manajemen tata kelola air di tubuh PDAM agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya. (*)
Komentar