LUWUK, RADAR SULAWESI — Momentum 100 hari kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi kesempatan untuk mengukur komitmen pembenahan institusi kepolisian, termasuk dalam memberikan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi masyarakat. Salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan ialah dugaan hilangnya 20,74 ton atau 244 karung kopra yang sebelumnya diamankan di Mako Polsek Luwuk.
Kasus yang dialami Mohammad Anang Wahyudi tersebut disebut telah berlangsung sekitar enam bulan. Hingga kini, persoalan keberadaan kopra itu masih membutuhkan kejelasan, termasuk mengenai perkembangan penanganan perkara dan pertanggungjawaban atas barang yang sebelumnya telah diamankan aparat kepolisian.
Agenda reformasi Polri yang didorong Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu konteks penting dalam melihat persoalan tersebut. Pemerintah telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mengkaji kondisi kelembagaan dan merumuskan rekomendasi pembenahan institusi kepolisian.
Sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri juga menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti agenda reformasi Polri. Pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dalam konteks tersebut, reformasi Polri tidak hanya berkaitan dengan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga bagaimana prinsip profesionalitas, transparansi, dan pertanggungjawaban diterapkan dalam penanganan perkara di daerah.
Meski belum ada informasi bahwa kasus kopra di Luwuk secara khusus masuk dalam agenda evaluasi resmi reformasi Polri, perkara ini membutuhkan penjelasan yang menyeluruh dari aparat yang menangani.
Persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata mengenai keberadaan 20,74 ton kopra, melainkan juga kronologi pengamanan, mekanisme penyimpanan, pengawasan barang bukti, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah yang telah ditempuh untuk menelusuri dugaan kehilangan tersebut.
Kuasa hukum Mohammad Anang Wahyudi, Endy Sugianto, S.H., M.H., sebelumnya telah melayangkan somasi kedua terkait perkara tersebut. Pihaknya juga menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa gugatan perdata apabila tidak ada tanggapan dan penyelesaian konkret sesuai tenggat yang diberikan.
Dalam perkara ini, pihak pemilik kopra membutuhkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keberadaan barang tersebut dan perkembangan penanganannya.
“Persoalan ini bukan hanya menyangkut hilangnya barang berupa kopra, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas barang yang sebelumnya telah diamankan. Kami berharap aparat kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai keberadaan barang tersebut dan sejauh mana penanganan perkara telah berjalan,” ujar Endy Sugianto, Selasa 13 Oktober 2026.
Langkah somasi yang telah ditempuh menunjukkan bahwa pihak pemilik kopra masih mengupayakan penyelesaian melalui jalur hukum. Apabila tidak ada tanggapan sesuai tenggat yang diberikan, gugatan perdata disiapkan sebagai langkah berikutnya untuk memperjuangkan hak kliennya.
“Somasi telah kami layangkan. Apabila tidak ada tanggapan dan penyelesaian sesuai tenggat yang diberikan, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk gugatan perdata, untuk memperjuangkan hak klien kami,” jelasnya.
Di sisi lain, Polsek Luwuk dan Polres Banggai perlu memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk hasil penelusuran terhadap keberadaan kopra dan langkah yang akan ditempuh selanjutnya.
Keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran oleh pihak yang bertanggung jawab, penanganannya harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Reformasi Polri yang didorong Presiden Prabowo Subianto dan agenda pembenahan yang sebelumnya disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada akhirnya perlu tercermin dalam praktik penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pergantian kepemimpinan maupun penyusunan program reformasi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang telah terjadi. Salah satu ukuran pentingnya ialah kemampuan institusi memberikan jawaban atas perkara konkret, menindaklanjuti pengaduan, serta memastikan hak masyarakat memperoleh perlindungan hukum.
Momentum 100 hari kerja Kapolri semestinya menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa evaluasi kinerja kepolisian tidak hanya berorientasi pada program dan angka capaian, tetapi juga pada penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Bagi Mohammad Anang Wahyudi, penyelesaian kasus kopra di Luwuk penting untuk memperoleh kejelasan atas barang yang diduga hilang dan memastikan hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum. Publik pun menantikan penjelasan resmi aparat kepolisian agar perkembangan kasus tersebut dapat diketahui secara jelas dan dipertanggungjawabkan. ***
Komentar