MORUT RADAR SULAWESI, Id – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (Morut) mendorong seluruh perusahaan yang berinvestasi dan beraktivitas di wilayah tersebut untuk meningkatkan kontribusi nyata melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. Langkah ini dilakukan agar keberadaan dunia usaha memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.Upaya tersebut diwujudkan Pemda Morut melalui pembentukan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam merancang serta melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Forum TJSLP Morut dikukuhkan langsung oleh Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Selasa (1/9/2026). Pengukuhan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Dalam struktur kepengurusan, Ir. Ratnawati Iriani dari PT Mulia Pacific Resources (MPR) dipercaya sebagai Ketua Forum. Sementara Wakil Ketua dijabat Krispen Herbet Masu, S.STP, M.Si, yang juga merupakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Morut, sedangkan Sekretaris dijabat Gerzom Tandi, ST, M.Eng, Kepala Bapelitbangda Pemda Morut.
Sebanyak 73 perusahaan yang berinvestasi dan beraktivitas di Morowali Utara masuk sebagai anggota forum. Perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan, konstruksi, energi hingga unit usaha lainnya. Pembentukan forum tersebut dituangkan dalam SK Bupati Morut Nomor 188.45/KEP-B.MU/0152/VI/2026 tentang Pembentukan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Dalam sambutannya, Bupati Delis menegaskan pentingnya sinergitas antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Menurutnya, perusahaan tidak hanya berorientasi mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, khususnya mereka yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bupati mengatakan, sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan sektor usaha perlu dilakukan agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, kata dia, pemerintah dan perusahaan kerap menjalankan program masing-masing sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih. “Forum inilah yang akan mensinkronisasi program-program pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Bupati Delis berharap Forum TJSLP mampu menjembatani kehadiran investasi berskala besar agar benar-benar mampu membangun kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Ia mengingatkan bahwa sumber daya alam, khususnya pertambangan, memiliki keterbatasan sehingga masyarakat harus dipersiapkan agar tetap mampu bertahan secara ekonomi setelah aktivitas perusahaan berakhir.“Pertanyaannya apakah kalau investasi sudah selesai (perusahaan tutup), masyarakat di sekitarnya masih akan tetap survive, atau sebaliknya kembali ke jurang kemiskinan?” ujar Bupati. Karena itu, perusahaan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di Morut dinilai perlu memiliki kepekaan serta tanggung jawab sosial yang kuat terhadap daerah dan masyarakat di sekitar lokasi usaha.
Pengukuhan Forum TJSLP Morowali Utara kemudian dilanjutkan dengan rapat awal yang menghadirkan pemateri Hijrah, ST dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Morut Ir. Musda Guntur, MM, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Morowali/Morut Makmur, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Komentar