LUWUK, RADAR SULAWESI — Kantor Imigrasi Kelas II TPI Banggai memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait melalui penandatanganan kerja sama dan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pirus Ballroom Lantai 5 Hotel Santika Luwuk, Jumat (20/11/2026), mulai pukul 09.00 WITA. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan kelurahan dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penyelundupan manusia.
Empat wilayah yang menjadi sasaran program Desa Binaan Imigrasi tersebut meliputi Kelurahan Luwuk, Desa Bubung, Desa Kayutanyo, dan Desa Poh.
Kegiatan dihadiri perwakilan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, pemerintah kecamatan, serta perwakilan dari empat wilayah sasaran. Acara diawali sambutan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai, Zainuddin Saluki, S.H., M.H., yang hadir mewakili Bupati Banggai.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Banggai, Rangga Putra Yudha Asmara, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai persoalan keimigrasian, khususnya ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Menurut Rangga, aparat desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Melalui program tersebut, mereka diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi yang benar sekaligus mengenali potensi kerawanan di lingkungan masing-masing.
“Melalui program Desa Binaan Imigrasi ini, kami berharap perangkat desa dan kelurahan dapat menjadi perpanjangan tangan imigrasi dalam menyebarkan informasi yang benar serta mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang maupun penyelundupan manusia,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam mendukung pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Banggai.
Setelah itu, peserta mengikuti sosialisasi mengenai ketentuan keimigrasian. Materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai aturan keimigrasian serta risiko yang berkaitan dengan TPPO dan penyelundupan manusia.
Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, Kantor Imigrasi Banggai mendorong keterlibatan pemerintah desa, kelurahan dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penyelundupan manusia di wilayah Kabupaten Banggai. ***










Komentar