PALU RADAR SULAWESI, Id – Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi memastikan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 untuk periode Januari hingga Maret akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.Kepastian ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi dampak keterlambatan pencairan ADD yang sebelumnya sempat menghambat pembayaran penghasilan tetap (siltap) serta tunjangan bagi ratusan kepala desa dan perangkat desa.
Menurut Bupati Delis, keterlambatan tersebut terjadi karena dana transfer dari pemerintah pusat belum masuk sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.Ia menjelaskan, dana yang diharapkan masuk pada 9 Maret 2026 belum terealisasi hingga akhir bulan. Namun demikian, pihaknya optimistis transfer tersebut akan segera diterima. “Transfer pusat yang kita harapkan masuk pada 9 Maret belum terealisasi. Kita berharap tanggal 31 Maret sudah masuk,” ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (30/3/2026).
Bupati Delis menegaskan bahwa begitu dana tersebut diterima, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan langsung memprioritaskan pembayaran siltap dan tunjangan perangkat desa agar aktivitas pemerintahan desa kembali berjalan normal.“Kita akan prioritaskan ADD agar pemerintahan desa bisa berjalan normal,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat desa tidak terganggu lebih lama, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Di sisi lain, Bupati Delis juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami tekanan yang cukup berat, dengan posisi kas daerah sekitar Rp53 miliar, sementara total kewajiban mencapai Rp110 miliar, sehingga terjadi defisit lebih dari Rp50 miliar.Meski demikian, ia tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimis dan bersama-sama menghadapi tantangan tersebut demi kemajuan daerah.
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi transfer dana, sehingga pembangunan desa dan pelayanan publik dapat kembali berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat ***
Komentar