MORUT RADAR SULAWESI, Id – Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, meresmikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan gedung SDN Bimor Jaya di Kecamatan Petasia Timur, Selasa (21/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia membeberkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.Bupati mengungkapkan bahwa pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Morowali Utara mencapai lebih dari Rp600 miliar. Awalnya, pemerintah pusat memangkas sebesar Rp350 miliar, kemudian kembali dipotong sebesar Rp265 miliar, sehingga berdampak signifikan terhadap struktur anggaran daerah.Akibat pemangkasan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morowali Utara yang semula mencapai Rp1,6 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp1 triliun. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan dan memaksa pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian.
Menghadapi situasi tersebut, Bupati Delis menegaskan dirinya terus berupaya melobi kementerian dan berbagai pihak di tingkat pusat guna mendapatkan tambahan anggaran melalui program-program nasional. Ia bahkan mengibaratkan perjuangannya seperti “pengemis” demi kepentingan masyarakat.“Saya sudah seperti pengemis di kementerian. Hari ini di kementerian A, besok di kementerian B. Begitu tiap minggu. Tidak apa-apa agak tebal muka yang penting untuk masyarakat Morut,” ujarnya.Ia juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak hanya dirasakan Morowali Utara, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa daerah disebut mulai merencanakan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akibat tekanan fiskal.
Bupati menegaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi kondisi ini. Ia meminta seluruh kepala dinas dan kepala badan di lingkup Pemda Morut untuk menyiapkan proposal lengkap yang akan diajukan langsung ke kementerian terkait guna memperoleh dukungan anggaran dari APBN.Menurutnya, langkah tersebut menjadi satu-satunya solusi realistis saat ini, mengingat kemampuan APBD sangat terbatas. Terlebih, pendapatan asli daerah (PAD) Morut yang sekitar Rp200 miliar habis untuk membayar gaji PPPK dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Meski demikian, Bupati memastikan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan visi besar Morowali Utara, yakni Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (SCS), yang terus diupayakan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Morut Arif Paskal Pokonda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridwan, Camat Petasia Timur, unsur TNI-Polri, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta tokoh agama setempat.
Komentar